SINARPAGINEWS.COM, GARUT – Sekretaris Jenderal Brigade Rakyat, Asep Muhammad Toha, angkat bicara menanggapi pernyataan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, selaku kuasa pemilik modal (KPM), terkait pemberhentian direksi sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelumnya, Bupati Syakur menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan dari dewan pengawas dan melakukan penilaian sendiri dengan data yang lengkap. Bupati juga menyoroti sejumlah permasalahan seperti tidak adanya peningkatan jumlah pelanggan, nihilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan biaya operasional, dan tingginya angka kebocoran.
Menanggapi hal tersebut, Asep Muhammad Toha menyatakan bahwa Brigade Rakyat menghormati hak KPM dalam mengambil keputusan. Namun, pihaknya mempertanyakan kejelasan dan validitas data yang menjadi dasar penilaian Bupati.
“Inti prosesnya memang meminta kejelasan dari direksi dan mendengarkan saran dari dewan pengawas, seperti yang disampaikan Bapak Bupati. Akan tetapi, kami juga perlu melihat secara transparan data lengkap yang menjadi dasar penilaian tersebut,” ujar Asep saat dihubungi pada Rabu (14/5/2025).
Asep menambahkan, penting bagi publik untuk mengetahui secara detail indikator-indikator yang digunakan Bupati dalam menilai kinerja direksi. Menurutnya, penjelasan yang lebih komprehensif akan menghindari spekulasi dan memberikan pemahaman yang utuh mengenai alasan pemberhentian tersebut.
“Kita perlu tahu, misalnya, bagaimana tren pertumbuhan pelanggan dalam beberapa periode terakhir, berapa angka pasti PAD yang diharapkan dan realisasinya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan biaya operasional, serta data konkret mengenai tingkat kebocoran yang dianggap tinggi,” tegasnya.
Brigade Rakyat, lanjut Asep, berharap agar proses pemberhentian dan penunjukan direksi yang baru dilakukan secara profesional dan transparan, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Garut secara luas. Pihaknya juga siap mengawal proses ini agar BUMD tersebut ke depannya dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Kabupaten Garut terkait permintaan kejelasan data dari Brigade Rakyat.
