SINARPAGINEWS.COM KOTA SUKABUMI — Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif bagi seluruh warga. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Rapat Persiapan Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kota Sukabumi.
Rapat yang digelar di Ruang Pertemuan BAPPEDA Kota Sukabumi, Rabu (14/1/2026), ini menjadi bagian penting dalam upaya penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berkelanjutan, sekaligus memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi proses penilaian PPE Tahun 2024 dan 2025.
Dikutip dari akun media sosial resmi Bappeda Kota Sukabumi, Dalam rapat tersebut, dibahas dua agenda utama, yakni sosialisasi kelengkapan data pendukung penilaian Parahita Ekapraya serta penentuan Person in Charge (PIC) pada masing-masing perangkat daerah. Langkah ini dinilai krusial agar setiap OPD memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur dalam mendukung kebijakan kesetaraan gender.
Pengarusutamaan gender sendiri memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Karena itu, kesiapan data dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan tidak bersifat simbolik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui kegiatan ini, BAPPEDA Kota Sukabumi mendorong terbangunnya pemahaman yang sama di seluruh perangkat daerah, sehingga proses penilaian Parahita Ekapraya dapat berjalan optimal, objektif, dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar meraih penghargaan, upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Dengan sinergi yang semakin kuat antar perangkat daerah, Pemerintah Kota Sukabumi berharap pembangunan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil, sekaligus memperkuat komitmen daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. (Red)
