SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat membawa sengketa dualisme kepengurusan ke Kapolres Jakarta Pusat sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik organisasi melalui jalur administratif dan hukum.
Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan sejumlah berkas oleh Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, kepada Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol. Reynold Hutagalung, pada Jumat pagi, 10 April 2026.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Helmi AR, Anrico menyampaikan bahwa dokumen yang diserahkan memuat berbagai persoalan internal PWI yang muncul akibat dualisme kepengurusan dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Kongres PWI di Cikarang, Jawa Barat, yang mendorong penyelesaian konflik organisasi secara tertib melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Harapannya, seluruh permasalahan PWI yang terjadi sebelumnya dapat segera diselesaikan secara administratif dan hukum,” ujar Anrico.
Menurut dia, upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen PWI Pusat untuk menata kembali organisasi secara profesional serta menjaga soliditas di kalangan insan pers.
Selain penyerahan berkas, pertemuan dengan Kapolres Jakarta Pusat yang baru menjabat itu juga dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antara organisasi pers dan aparat penegak hukum. Sinergi tersebut dinilai penting, terutama dalam mendukung penegakan hukum serta memberikan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik.
PWI berharap, melalui langkah ini, konflik internal yang sempat mencuat dapat segera menemukan titik terang dan tidak lagi mengganggu kinerja organisasi maupun independensi wartawan di lapangan.**
