SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari TUV Nord, lembaga sertifikasi internasional terkemuka. Tidak hanya itu, DJKI juga berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dengan hasil zero finding, yang menandakan tidak adanya temuan pelanggaran dalam proses audit.
Prestasi ini diraih DJKI untuk dua tahun berturut-turut untuk ISO 9001:2015 dan tiga tahun berturut-turut untuk ISO 37001:2016, membuktikan komitmen DJKI dalam menjaga kualitas layanan publik serta menjalankan prinsip transparansi dan integritas. Sertifikasi ISO 9001:2015 memastikan DJKI mematuhi standar internasional dalam pengelolaan proses inti, perencanaan, manajemen sumber daya manusia, serta pengukuran kinerja. Sementara itu, ISO 37001:2016 menunjukkan komitmen DJKI dalam menerapkan pengendalian risiko penyuapan melalui sistem yang efektif.
Selain itu, DJKI juga berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Pelayanan Teknologi Informasi ISO 20000-1:2018 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022 selama dua tahun berturut-turut. Pencapaian ini semakin menegaskan peran penting teknologi informasi dalam mendukung layanan publik yang andal dan aman di bidang kekayaan intelektual.
“Keempat sertifikat ISO ini menunjukkan bahwa DJKI menjalankan organisasi dengan standar internasional yang telah kita terapkan sejak tahun 2022 hingga kini,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun DJKI di Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.
Tentang Standar ISO
International Organization for Standardization (ISO) adalah organisasi internasional yang menyusun standar sistem manajemen berdasarkan konsensus global. Standar ISO dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan inovasi dan mengatasi tantangan global dengan solusi berbasis standar yang relevan dan terkini. Dengan mengacu pada standar ISO, institusi publik seperti DJKI dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko serta peluang dalam berbagai proses pelayanan publik, menghasilkan sistem manajemen yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kualitas.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa DJKI terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. Dengan mempertahankan standar internasional, DJKI berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui inovasi dan layanan publik yang berkualitas.
“Ini adalah capaian yang kita semai bersama, dan kini dapat kita rasakan hasilnya. Kami berharap agar seluruh elemen dan komponen, baik dari unit teknis maupun fasilitator, dapat saling bahu-membahu guna menyukseskan pencapaian program dan kinerja DJKI di tahun mendatang,” pungkas Razilu.
