SINARPAGINEWS.COM, GEDUNG SSATE - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong peningkatan standar level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di lingkungan Pemda Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Jabar.
Diharapkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa di daerah dapat meningkat dan lebih jauh dapat bermuara pada tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Demikian dikatakan Sekda Jabar Herman Suryatman pada Rapat Koordinasi UKPBJ Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Ke-2 dengan Tema "Transformasi UKPBJ Dalam Rangka Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Berintegritas Menuju Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan”, di Grand Sunshine Resort and Convention, Kabupaten Bandung, Selasa (29/10/2024).
Herman menuturkan, standar level kematangan atau maturitas merupakan acuan bagi UKPBJ untuk mengukur tingkat kesiapan dan kematangan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.
Dimana standar level kematangan UKPBJ Pemda Provinsi Jawa Barat dan sejumlah kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Indramayu, Purwakarta, Sumedang, Kota Cirebon, Tasikmalaya, dan Sukabumi telah mencapai tingkat kematangan level 3, yaitu Proaktif atau dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence).
"Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Provinsi Jawa Barat dibersamai Bapak Plh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) RI Iwan Herniwan, kita melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa," kata Herman.
Lebih jauh, Herman menginginkan level kematangan UKPBJ dapat mencapai level 4 Strategis, terpenting pengadaan barang/jasa di 27 kabupaten/kota dan juga Provinsi Jabar bisa mengoptimalkan lagi produk dalam negerinya di atas 95 persen.
Demikian juga keterlibatan UMKM di dalamnya bisa di atas 45 persen dan yang tidak kalah penting "electronic purchasing" -nya, atau pun pengendalian berbasis digitalnya bisa di atas 35 persen.
"Mudah-mudahan dengan pembinaan ini UKPBJ di 27 kabupaten/ kota dan Provinsi Jabar akan jauh lebih baik lagi dan kami patut syukuri karena saat ini maturitas (kematangan) UKPBJ 27 kabupaten/kota dan provinsi sudah mencapai level 3 atau Proaktif," ungkapnya.
"(Rakor) Ini sebuah ikhtiar untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pengadaan barang dan jasa menuju Jawa Barat menjadi provinsi termaju," imbuhnya.
Plh Kepala LKPP RI Iwan Herniwan mengatakan UKPBJ harus menjadi penggerak utama untuk mencapai pengadaan yang akan memberikan dampak manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"Diharapkan tentunya Jawa Barat menjadi provinsi pertama juga di seluruh Indonesia terkait dengan literasi digital pengadaan (barang/jasa) ini," kata Iwan.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Jabar Yulia Dewita mengungkap bahwa rakor yang digelar merupakan agenda penting dalam upaya memperkuat peran UKPBJ sebagai motor penggerak pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Rakor ini menjadi wadah diskusi sekaligus evaluasi tingkat kematangan UKPBJ kabupaten/kota di Jabar dengan meninjau capaian saat ini, serta merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi.
"Evaluasi ini sangat penting karena kinerja UKPBJ menjadi indikator kesuksesan implementasi kebijakan pengadaan di masing-masing wilayah," kata Yulia Dewita.
Editor: Red
