SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar kick off meeting kelompok kerja (Pokja) pemeriksaan kinerja tematik nasional atas prioritas nasional (PN) 6 dan workshop persiapan pemeriksaan terinci kinerja tematik nasional PN 6, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (5/11/24).
Dalam sambutannya Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo menyebutkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha Millik Negara (BUMN) untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon.
"Dalam pemeriksaan kinerja tersebut melibatkan banyak satuan kerja dalam pemeriksaan dan juga banyak entitas yang diperiksa. Hal ini tentunya menimbulkan kompleksitas dan risiko pemeriksaan yang cukup tinggi. Untuk itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan telah dibentuk pokja pemeriksaan kinerja tematik nasional PN 6," jelas Anggota VII BPK.
Melalui workshop ini, diharapkan seluruh personil yang terlibat dalam Pokja memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas dan tanggungjawabnya dalam struktur Pokja, sehingga dapat bekerja semaksimal mungkin untuk mendukung pemeriksaan.
Pokja pemeriksaan ini melibatkan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan personil yang mewakili masing-masing Auditorat Keuangan Negara (AKN) termasuk satuan kerja BPK Pewakilan dan unit kerja lainnya yang terkait.
"Hal tersebut menunjukan bahwa Pokja telah menjadi wadah kebersamaan kita dalam suatu proses pemeriksaan yang terintegrasi untuk mencapai satu tujuan, yaitu hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya yang terkait dengan PN 6," jelasnya.
Lebih lanjut, Anggota VII menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat menjawab isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat pemeriksaan kinerja tematik merupakan pemeriksaan yang sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat terkait lingkungan hidup dan bencana alam yang merupakan isu penting dan aktual yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.
"BPK harus dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada semua level pemerintahan baik vertikal maupun horizontal, karena pemeriksaan terkait lingkungan dan bencana ini tidak dapat ditangani oleh lembaga pemerintahan secara parsial," ungkapnya.
Anggota VII BPK berharap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus dapat ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan semua sumber daya yang tersedia dan rekomendasi harus disertai indikator yang jelas dan dapat diukur.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan diikuti oleh 311 orang tim pemeriksa PN 6 yang hadir secara luring dan daring.
Editor: Red
