SINARPAGINEWS.COM, KOTA BANDUNG - Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung dr. Agung Firmansyah Sumantri, SpPD, KOHM., MMRS, FINASIM, menjadi narasumber dalam diskusi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung, di Graha HMI Bandung, Kamis, 24 Oktober 2024.
Diskusi ini juga menghadirkan Dosen STIKOM Bandung Muhammad Farid, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Dr. Dicky Wishnumulya, serta dan Kabid Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr. Sri Erna Puspita Sitepu.
Diskusi ini mengangkat tema tentang “Penyerapan Angka Umur Produktif, Mekanisme Aksesibilitas Kesehatan Gratis dan Pemerataan”. Diskusi yang menjadi bagian dari “Kunaon Bandung? Vol. 3” gelaran Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Bandung ini masalah kesetaraan layanan di Kota Bandung. Arah diskusi menekankan pada upaya mencapai kesejahteraan yang merata, dalam koridor isu penyerapan angka umur produktif serta aksesibilitas layanan kesehatan gratis bagi semua lapisan masyarakat.
Agung Firmansyah menuturkan, peran DPRD salah satunya yakni menjalankan fungsi pengawasan bergulirnya program kerja Pemerintah Kota Bandung. Sisi pengawasan dari bidang yang difokuskan Komisi D DPRD di antaranya memastikan sejauh mana layanan kesehatan dan ketengakerjaan masyarat bisa berjalan optimal.
“Maka saya dan teman-teman di dewan akan terus menangkap feedback-feedback dari masyarakat, untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Untuk belanja masalah, kita hampir setiap hari dapat aduan dari masyarakat. Makanya harus selalu ada terobosan baru untuk penuntasan masalah-masalah ini,” tuturnya.
Agung juga menyoroti aspek komunikasi dan publikasi informasi dari SKPD Pemkot Bandung yang masih harus terus didorong. Dari beberapa kesalahpahaman yang terjadi di unit-unit layanan masyarakat dipicu oleh keterbatasan informasi yang diperoleh publik.
“DPRD tentu mengharapkan masukan dari mahasiswa, termasuk yang kritis. Saya membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa yang ingin berdiskusi dengan saya terkait permasalahan layanan publik. Nanti kami akan sampaikan ke eksekutif,” ujarnya.
Dosen STIKOM Bandung Muhammad Farid mengatakan, fungsi pengawasan juga bisa dilakukan oleh publik, termasuk organisasi mahasiswa seperti HMI. Publik bisa menelusuri sejauh mana kinerja SKPD atas layanan yang seharusnya diterima masyarakat salah satunya melalui laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang secara rutin menginformasikan capaian program kerja SKPD.
“Kita tentu bisa menghargai dan mengawasi proses kerja dinas, juga sekaligus bisa mengkritisi program yang belum maksimal,” ujarnya.
Kabid Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr. Sri Erna Puspita Sitepu mengatakan, upaya-upaya pemerataan akses kesehatan bagi publik terus ditingkatkan. Hingga 2024, Pemerintah Kota Bandung terus menggulirkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) sebagai penjamin layanan kesehatan gratis bagi warga di berbagai fasilitas kesehatan mulai puskesmas hingga rumah sakit.
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Dr. Dicky Wishnumulya menjelaskan, Disnaker juga terus mengupayakan bukaan lapangan kerja baru secara inklusif. Upaya-upaya untuk menekan angka pengangguran dilakukan dengan program bursa kerja, pemagangan, hingga layanan tenaga kerja dalam format aplikasi New Bimma.
Editor: Red
