SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA – Paguyuban Konsumen Plastik dan Benang Nusantara keberatan dengan rencana kebijakan tambahan tarif yang dinilai berpotensi membuat harga bahan baku plastik dan benang semakin mahal.
Paguyuban khawatir kenaikan harga bahan baku tersebut bakal menekan biaya produksi industri hilir, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Dampaknya, produksi bisa berkurang hingga berujung pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Koordinator Paguyuban Konsumen Plastik dan Benang Nusantara, Iqbal, mengatakan kebutuhan pelaku usaha saat ini sebenarnya sederhana, yakni memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau dan stabil.
“Kami ini pengguna bahan baku. Kalau harga benang dan plastik naik, yang langsung kena ya kami. Biaya produksi naik, harga jual ikut tertekan, sementara belum tentu pembeli mau menerima kenaikan harga,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, anggota paguyuban berasal dari berbagai sektor industri hilir. Di antaranya perusahaan kecil dan menengah, konveksi, industri pengolahan plastik serta usaha lainnya yang sangat bergantung pada harga bahan baku.
Ia meminta pemerintah melihat dampak kebijakan tersebut secara menyeluruh dan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan produsen bahan baku.
“Jangan sampai kebijakan yang niatnya mau menolong satu kelompok industri malah membuat banyak usaha di bawahnya kesulitan. Kami cuma minta pemerintah melihat keadaan di lapangan secara utuh,” katanya.
Harga Bahan Baku Naik, Produksi Bisa Tertekan
Paguyuban menilai kenaikan harga bahan baku plastik dan benang akan semakin menyulitkan pelaku usaha dalam menjaga biaya produksi.
Bagi perusahaan besar, kata Iqbal, mungkin masih terdapat ruang untuk melakukan penyesuaian. Namun bagi pelaku usaha kecil dan menengah, kenaikan harga bahan baku dapat langsung mengganggu arus kas dan kegiatan produksi.
“Kalau bahan baku mahal, pilihan pengusaha makin sempit. Produksi dikurangi, pesanan bisa lepas, dan kalau terus begitu akhirnya pekerja juga yang kena. Yang kami takutkan itu PHK,” ujarnya.
Menurut dia, industri hilir saat ini membutuhkan kepastian harga bahan baku agar tetap mampu bersaing di pasar domestik maupun ekspor.
“Kami bukan menolak produk dalam negeri. Kalau barang dalam negeri kualitasnya bagus, pasokannya ada, dan harganya masuk, tentu kami beli. Kami juga ingin industri dalam negeri maju,” tutur Iqbal.
Industri Hilir Minta Pemerintah Tak Tambah Beban
Iqbal mengatakan pelaku usaha saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan. Mulai dari persaingan usaha, biaya listrik, upah tenaga kerja, logistik, hingga tuntutan harga dari konsumen.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak menambah beban industri hilir melalui kebijakan yang berpotensi meningkatkan harga bahan baku.
“Yang memakai benang dan plastik ini banyak sekali. Ada pabrik, IKM, UMKM, konveksi, sampai usaha kecil. Kalau harga bahan baku naik, dampaknya bisa ke mana-mana,” katanya.
“Jangan tambah beban lagi. Yang kami butuhkan sekarang justru bahan baku yang murah dan stabil supaya usaha tetap hidup,” sambungnya.
Paguyuban juga menegaskan tetap mendukung penggunaan produk dalam negeri. Namun, produk lokal harus mampu bersaing dari sisi harga, kualitas, dan ketersediaan.
“Kami siap beli dari dalam negeri. Tapi jangan dipaksa kalau harganya jauh lebih mahal. Kami juga harus hitung supaya usaha masih untung dan pekerja tetap bisa digaji,” ujar Iqbal.
Produsen dan Pengguna Bahan Baku Diminta Duduk Bersama
Untuk mencari solusi, Paguyuban mengusulkan agar pemerintah mempertemukan produsen bahan baku dengan para pengguna. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pola harga dan pasokan yang menguntungkan kedua pihak.
Menurut Iqbal, penguatan industri hulu harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan industri hilir.
“Kalau hulunya sehat, hilirnya juga harus sehat. Jangan hulunya ditolong tapi hilirnya malah sesak,” tegasnya.
Paguyuban berharap pemerintah mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan tenaga kerja sebelum menetapkan kebijakan tambahan tarif.
“Bagi kami persoalannya sederhana. Jangan sampai harga bahan baku naik, usaha terganggu, lalu pekerja kehilangan pekerjaan. Kami ingin pabrik tetap jalan, pesanan tetap ada, dan orang tetap bisa bekerja,” pungkas Iqbal.**
